Tag Archives: Bimtek Jogja

BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PENDAHULUAN Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Perencanaan Stratejik

BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA PNS

PENDAHULUAN Analisis beban kerja merupakan kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran beban kerja diartikan sebagai suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit organisasi, atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan

BIMTEK ANALISIS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENDAHULUAN Bimbingan Teknis Bagi PNS untuk memahami Proses, Tehnik Dan Metode Pengumpulan Data Jabatan, Mengolahnya Menjadi Informasi Jabatan Dan  Menyajikannya Serta Memanfaatkan Untuk Program-Program Kelembagaan, Kepegawaian, serta Ketatalaksanaan sesuai dengan uraian tugasnya. MATERI BAHASAN Gambaran Umum Analisis Jabatan PNS : Pengertian, Tujuan dan

BIMTEK MEKANISME PENATAUSAHAAN PENGADAAN BARANG/JASA OLEH  BENDAHARA SKPD

PENDAHULUAN Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistic, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang

BIMTEK MANAGEMENT OF TRAINING (MOT) BAGI APARATUR PEMDA

PENDAHULUAN  Tujuan suatu pelatihan dilaksanakan adalah agar para pegawai dapat menguasai pengetahuan, keahlian dan perilaku yang ditekankan dalam program-program pelatihan dan untuk diterapkan dalam aktivitas sehari-hari para pegawai Pelatihan juga mempunyai pengaruh yang besar bagi pengembangan perusahaan. Untuk itulah dibutuhkan sebuah seuah system

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERDASARKAN PERPRES NO.29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP

PENDAHULUAN Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang LAKIP, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja. Implementasi LAKIP berlaku secara bertahap paling lambat

BIMTEK SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

PENDAHULUAN Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RKA DAN DPA INSTANSI PEMERINTAH

PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung

Bimtek Mekanisme Pemutasian dalam Sistem Kepegawaian (PNS)

PENDAHULUAN Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri. Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya. Perpindahan PNS antar

BIMTEK PENILAIAN BARANG/ASET MILIK DAERAH

PENDAHULUAN Tujuan dilakukannya Penilaian Aset Daerah yaitu dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah. Aset Pemerintah Daerah yang dinilai meliputi : Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam

BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA – RENJA PEMERINTAH DAERAH

PEDAHULUAN Pada saat ini Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, rencana tersebut biasanya dituangkan dalam peraturan daerah ataupun peraturan Bupati/Walikota. Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya

BIMTEK PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN ASET TETAP

PENDAHULUAN Pengelolaan aset daerah adalah salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA PENATAUSAHAAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA DAN SEKRETARIS DESA

PENDAHULUAN Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan Desa

BIMTEK SISTEM PENGELOLAAN MANAJEMEN DAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

PENDAHULUAN Pada tahun 2005 dikeluarkan PP No. 23/2005 dan Permendagri No 61/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU dimana semua Rumah Sakit pemerintah harus berubah statusnya menjadi BLU/BLUD. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi RS pemerintah untuk lebih otonom dibidang keuangan. Dengan

BIMTEK STANDAR PELAYANAN PENGGAJIAN/TUNJANGAN BAGI PNS

PENDAHULUAN Sebagai salah satu pedoman pengelolaan keuangan daerah menuju tata kelola keuangan yang baik ( Good Governance ) dan memberikan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Gaji Pokok PNS Tahun 2011. Dalam

BIMTEK PENYUSUNAN KUA, PPAS, DAN RKA-SKPD

PENDAHULUAN Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap

BIMTEK PENYUSUNAN SPESIFIKASI DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

PENDAHULUAN HPS merupakan alat untuk melihat kewajaran harga, membandingkan dengan penawaran-penawaran harga dari pihak penyedia barang/jasa, dengan demikian penyusunan HPS merupakan salah satu kunci keberhasilan kegiatan pengadaan barang / jasa. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan,

Bimtek Etika Komunikasi Pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Daerah

PENDAHULUAN Secara umum Etika komunikasi dalam pelayanan birokrasi pemerintahan merupakan salah satu yang perlu diperhatikan demi tercpainya tujuan di berbagai progam kerjanya di dalam melayani masyarakat. Tujuan dari pelayanan public adalah memberikan pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat atau para warga. Agar tejadi pelayanan

Training Ergonomic Problems and Injuries

PENDAHULUAN Ergonomi adalah aturan/tatacara dalam bekerja. Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan dengansegalaaspekdanruanglingkupnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerjaan dengankondisi tubuh manusia ialah untuk menurunkan stress yang akan dihadapi.Upayanya antara lain

Training Medical Office Administration

PENDAHULUAN Kantor adalah setiap tempat yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha atau pekerjaan tulis menulis. Manajemen perkantoran adalah pengarahan menyeluruh terhadap aktivitas-aktivitas ketatausahaan dari sebuah kantor untuk mencapai tujuan dengan cara yang sehemat-hematnya ( seefisien mungkin). Pengelolaan kantor

Training Pengenalan Tahapan Awal Menuju Akreditasi Rumah Sakit

PENGANTAR Akreditasi bagi Rumah Sakit merupakan kewajiban, amanah Undang-Undang, sebagaimana ketentuan tentang kewajiban Rumah Sakit untuk mengikuti akreditasi yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Tidak ada alasan bagi Rumah Sakit untuk tidak mengikuti

Training Humas & Marketing Rumah Sakit (RS)

PENDAHULUAN Rumah Sakit sebagai lembaga penyedia jasa kesehatan bagi masyarakat tentu sangat berkepentingan untuk mengoptimalkan peran Humas dan Pemasaran. Pelayanan Rumah Sakit 24 jam non stop, baik untuk pelayan darurat maupun instansi rawat jalan dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima. Setiap pasien,

TRAINING SERVICE EXCELLENCE RUMAH SAKIT

PENDAHULUAN Pada hakikatnya, pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa.Pelayanan prima adalah pelayanan

TRAINING REKAM MEDIS PERSIAPAN AKREDITASI RUMAH SAKIT

PENDAHULUAN Menurut PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008 yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Catatan merupakan tulisan-tulisan yang

TRAINING QUALITY CONTROL (QC) DAN QUALITY ASSURANCE (QA) BAGI ORGANISASI RUMAH SAKIT

PENDAHULUAN Istilah keunggulan kompetitif (competitive advantage) sudah sering kita dengarkan di era penuh persaingan ini. Bahwa untuk bisa memenangkan persaingan, maka organisasi/ perusahaan harus mempunyai keunggulan kompetitif dibanding perusahaan lain. Konsep inipun berlaku bagi rumah sakit. Dengan makin banyaknya rumah

TRAINING PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI RUMAH SAKIT

PENDAHULUAN Rumah sakit merupakan perusahaan pelayanan jasa, dimana produk yang dihasilkan sifatnya tidak berujud (intangible) dan berasal dari pemberi pelayanan tersebut yang dalam hal ini adalah petugas atau kita sebut SDM. SDM merupakan unsur penting baik dalam produksi maupun penyampaian

TRAINING PENYUSUNAN STATUTA RUMAH SAKIT

PENDAHULUAN Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang sangat berbeda dan sangat unik dibandingkan dengan institusi-institusi lainnya. Organisasi rumah sakit sangat rumit , dikarenakan mengatur semua kebijakan dan kegiatan yang terdiri dari  satuan kerja yang berbeda dalam peran, tugas dan tanggung

TRAINING PENYUSUNAN KONTRAK KERJA DAN PERJANJIAN ANTARA DOKTER DENGAN RUMAH SAKIT

PENDAHULUAN Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk

Training Pengembangan Karir Perawat Berbasis Kompetensi di Rumah Sakit

Latar Belakang Perawat merupakan tenaga ahli yang mempunyai peran dan posisi strategis dalam pelayanan kesehatan, dimana kontak langsung pasien dengan perawat lebih sering terjadi dibandingkan tenaga medis lainnya. Oleh karena itu perawat perlu memperbaiki performance sehari-hari, seperti dengan merubah kebiasan

TRAINING PENERAPAN KODE ETIK DAN HUKUM DALAM KEPERAWATAN DI INSTITUSI RUMAH SAKIT

PENDAHULUAN Rumah sakit yang mempunyai peran sebagai salah satu lembaga pelayanan kesehatan dimana dituntut untuk bisa mengantisipasi, kebutuhan, realisasi, dan kesenjangan serta masyarakat umum yang menggunakan fasilitas rumah sakit sebagai sarana penyembuhan, termasuk juga didalamnya implementasi kode etik dan hukum