Tag Archives: Bimtek Pemda di Bangka Belitung 2015 Murah

BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PENDAHULUAN Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Perencanaan Stratejik

BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA PNS

PENDAHULUAN Analisis beban kerja merupakan kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran beban kerja diartikan sebagai suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit organisasi, atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan

BIMTEK ANALISIS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENDAHULUAN Bimbingan Teknis Bagi PNS untuk memahami Proses, Tehnik Dan Metode Pengumpulan Data Jabatan, Mengolahnya Menjadi Informasi Jabatan Dan  Menyajikannya Serta Memanfaatkan Untuk Program-Program Kelembagaan, Kepegawaian, serta Ketatalaksanaan sesuai dengan uraian tugasnya. MATERI BAHASAN Gambaran Umum Analisis Jabatan PNS : Pengertian, Tujuan dan

BIMTEK MEKANISME PENATAUSAHAAN PENGADAAN BARANG/JASA OLEH  BENDAHARA SKPD

PENDAHULUAN Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistic, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang

BIMTEK MANAGEMENT OF TRAINING (MOT) BAGI APARATUR PEMDA

PENDAHULUAN  Tujuan suatu pelatihan dilaksanakan adalah agar para pegawai dapat menguasai pengetahuan, keahlian dan perilaku yang ditekankan dalam program-program pelatihan dan untuk diterapkan dalam aktivitas sehari-hari para pegawai Pelatihan juga mempunyai pengaruh yang besar bagi pengembangan perusahaan. Untuk itulah dibutuhkan sebuah seuah system

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERDASARKAN PERPRES NO.29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP

PENDAHULUAN Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang LAKIP, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja. Implementasi LAKIP berlaku secara bertahap paling lambat

BIMTEK SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

PENDAHULUAN Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran

BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RKA DAN DPA INSTANSI PEMERINTAH

PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung

Bimtek Mekanisme Pemutasian dalam Sistem Kepegawaian (PNS)

PENDAHULUAN Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri. Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya. Perpindahan PNS antar

BIMTEK PENILAIAN BARANG/ASET MILIK DAERAH

PENDAHULUAN Tujuan dilakukannya Penilaian Aset Daerah yaitu dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah. Aset Pemerintah Daerah yang dinilai meliputi : Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam

BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA – RENJA PEMERINTAH DAERAH

PEDAHULUAN Pada saat ini Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, rencana tersebut biasanya dituangkan dalam peraturan daerah ataupun peraturan Bupati/Walikota. Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya

BIMTEK PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN ASET TETAP

PENDAHULUAN Pengelolaan aset daerah adalah salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA PENATAUSAHAAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA DAN SEKRETARIS DESA

PENDAHULUAN Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan Desa

BIMTEK SISTEM PENGELOLAAN MANAJEMEN DAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

PENDAHULUAN Pada tahun 2005 dikeluarkan PP No. 23/2005 dan Permendagri No 61/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU dimana semua Rumah Sakit pemerintah harus berubah statusnya menjadi BLU/BLUD. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi RS pemerintah untuk lebih otonom dibidang keuangan. Dengan

BIMTEK STANDAR PELAYANAN PENGGAJIAN/TUNJANGAN BAGI PNS

PENDAHULUAN Sebagai salah satu pedoman pengelolaan keuangan daerah menuju tata kelola keuangan yang baik ( Good Governance ) dan memberikan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Gaji Pokok PNS Tahun 2011. Dalam

BIMTEK PENYUSUNAN KUA, PPAS, DAN RKA-SKPD

PENDAHULUAN Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap

BIMTEK PENYUSUNAN SPESIFIKASI DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

PENDAHULUAN HPS merupakan alat untuk melihat kewajaran harga, membandingkan dengan penawaran-penawaran harga dari pihak penyedia barang/jasa, dengan demikian penyusunan HPS merupakan salah satu kunci keberhasilan kegiatan pengadaan barang / jasa. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan,

Bimtek Etika Komunikasi Pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Daerah

PENDAHULUAN Secara umum Etika komunikasi dalam pelayanan birokrasi pemerintahan merupakan salah satu yang perlu diperhatikan demi tercpainya tujuan di berbagai progam kerjanya di dalam melayani masyarakat. Tujuan dari pelayanan public adalah memberikan pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat atau para warga. Agar tejadi pelayanan

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP (PROTAP) DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2014

PENDAHULUAN  Penyusunan produk hukum dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus mendapat perhatian dari seluruh aparatur pelaksana, karena produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah merupakan produk hukum yang sangat pokok dan mendasar dalam kegiatan pemerintahan, sekaligus

Training Financial Auditing for Internal Auditor

PENDAHULUAN Hampir sebagian besar perusahaan didirikan dengan maksud utama yaitu untuk memperoleh laba (profit). Untuk bisa memastikan perusahaan bisa mencapai tujuannya, maka perusahaan harus beroperasi secara efektif. Agar bisa beroperasi secara efektif, maka perusahaan membuat sistim kendali operasional atau sistim

Bimbingan Teknis (Bimtek ) Komputerisasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual  Berdasarkan PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013

PENDAHULUAN Basis akuntansi merupakan salah satu prinsip akuntansi untuk menentukan saat pengakuan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Terdapat dua basis akuntansi yang sering digunakan, yaitu basis kas (cash basis) dan basis akrual (accrual basis). Basis kas akan mencatat

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)  MANAJEMEN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI PASAR TRADISIONAL

PENDAHULUAN  Sampah merupakan permasalahan utama yang dapat ditemukan hampir di semua pasar tradisional di Indonesia. Selama ini sebagian besar pasar tradisional dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end of pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)  MANAJEMEN STARTEGI PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL

PENDAHULUAN Survey AC Nielsen pada tahun 2009 menyebutkan bahwa 93% konsumen sudah menjadikan kegiatan belanja sebagai salah satu mode rekreasi mereka. Model yang mereka cari adalah tempat yang memberi keleluasaan untuk berbelanja semua kebutuhan mereka (one stop shopping). Kondisi ini tentu

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)  MANAJEMEN PENGELOLAAN PASAR BERBASIS TEHNOLOGI INFORMASI

TUJUAN 1. Memberikan pemahaman perubahan manajemen birokrasi dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Memberikan pemahaman pengelolaan pasar secara efisien berbasis teknologi informasi 3. Memberikan pemahaman penerapan alur kerja pengelolaan pasar ke dalam sistem informasi

Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

TUJUAN 1. Menjadi media shareing antar pemerintah daerah tentang bentuk pelayanan publik yang sudah diterapkan 2.  Memberikan gambaran yang jelas tentang mekanisme pengelolaan pajak dan retribusi di pemerintahan daerah 3.  Memberikan pemahamaan tentang esensi PP No. 69 Tahun 2010 MATERI 1. Realita

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) MANAGEMENT STRATEGI RESTRUKTURISASI UMKM-K PASCA BENCANA

MATERI 1.    Blue Print  Sistem restrukturisasi UKM dan UMKM-K pasca bencana. 2.    Tinjauan kritis sistem restrukturisasi UKM dan UMKM-K pasca bencana. 3.    Infrastuktur dan manajemen kelembagaan bencana di daerah 4.    Studi kasus 5.    Kunjungan lapangan PESERTA 1.  Dinas Perekonomian dan

DIKLAT TEKNIS  MAKSIMALISASI APLIKASI MANAJEMEN RISIKO INTERNATIONAL BEST PRACTICES (BASEL 2) SEBAGAI ALTERNATIF PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM PENYALURAN KUR

TUJUAN  1.     Memberikan peserta pengetahuan tentang alur pendanaan KUR 2.     Memberikan peserta pengetahuan tentang dasar-dasar hukum penyaluran KUR 3.     Memberikan peserta gambaran yang jelas tentang model-model UMKM-K MATERI  1. Perkembangan UKM-K di Indonesia  2. Dasar Hukum & Kebijakan Pemerintah dalam

DIKLAT MANAJEMEN ORGANISASI DAN VISI KEPEMIMPINAN BAGI ISTRI PEJABAT EKSEKUTIVE & LEGISLATIF DAERAH

TUJUAN 1. Membekali peserta  dengan keterampilan kepemimpinan dan manajemen organisasi wanita profesional 2. Memberikan kiat dan strategi khusus bagi peserta dalam meningkatkan kinerja dan citra pejabat pemda,melalui penampilan, cara pergaulan dan pengambilan keputusan dan public speaking. 3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam

PELATIHAN MANAJEMEN PERENCANAAN, PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN WEB SITE PEMERINTAH DAERAH GUNA MENDUKUNG PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

TUJUAN 1.   Memberikan pemahaman tentang urgensi web site di Lingkungan Pemda 2.   Memberikan diskripsi tentang tahapan memulai membuat /mengembangkan web site 3.   Menjadi media sharing antar pengelola web site di Lingkungan Pemda MATERI 1.   Urgensi Website bagi Pemerintah dan DPRD  2.   Faktor

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PERENCANAAN,PENERAPAN DAN EVALUASI PELAKSANAAAN E-GOVERNMENT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH, GUNA MENDUKUNG TERWUJUDNYA GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

TUJUAN 1.   Memberikan pemahaman tentang metode dan konsep ideal dalam pelayanan publik 2.   Memberikan pemahaman tentang metode dan konsep E- Government 3.   Memberikan solusi penyelesaian permasalahan yang menghambat Implementasi E-Government MATERI 1.   Tehnologi informasi dan Perkembangannya  2.   Konsep manajemen perubahan pelayanan publik  3.   Kemanfaatan tehnologi informasi