Tag Archives: PNS

Training Financial Auditing for Internal Auditor

PENDAHULUAN Hampir sebagian besar perusahaan didirikan dengan maksud utama yaitu untuk memperoleh laba (profit). Untuk bisa memastikan perusahaan bisa mencapai tujuannya, maka perusahaan harus beroperasi secara efektif. Agar bisa beroperasi secara efektif, maka perusahaan membuat sistim kendali operasional atau sistim

Bimbingan Teknis (Bimtek ) Komputerisasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual  Berdasarkan PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013

PENDAHULUAN Basis akuntansi merupakan salah satu prinsip akuntansi untuk menentukan saat pengakuan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Terdapat dua basis akuntansi yang sering digunakan, yaitu basis kas (cash basis) dan basis akrual (accrual basis). Basis kas akan mencatat

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)  MANAJEMEN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI PASAR TRADISIONAL

PENDAHULUAN  Sampah merupakan permasalahan utama yang dapat ditemukan hampir di semua pasar tradisional di Indonesia. Selama ini sebagian besar pasar tradisional dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end of pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)  MANAJEMEN STARTEGI PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL

PENDAHULUAN Survey AC Nielsen pada tahun 2009 menyebutkan bahwa 93% konsumen sudah menjadikan kegiatan belanja sebagai salah satu mode rekreasi mereka. Model yang mereka cari adalah tempat yang memberi keleluasaan untuk berbelanja semua kebutuhan mereka (one stop shopping). Kondisi ini tentu

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)  MANAJEMEN PENGELOLAAN PASAR BERBASIS TEHNOLOGI INFORMASI

TUJUAN 1. Memberikan pemahaman perubahan manajemen birokrasi dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Memberikan pemahaman pengelolaan pasar secara efisien berbasis teknologi informasi 3. Memberikan pemahaman penerapan alur kerja pengelolaan pasar ke dalam sistem informasi

Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

TUJUAN 1. Menjadi media shareing antar pemerintah daerah tentang bentuk pelayanan publik yang sudah diterapkan 2.  Memberikan gambaran yang jelas tentang mekanisme pengelolaan pajak dan retribusi di pemerintahan daerah 3.  Memberikan pemahamaan tentang esensi PP No. 69 Tahun 2010 MATERI 1. Realita

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) MANAGEMENT STRATEGI RESTRUKTURISASI UMKM-K PASCA BENCANA

MATERI 1.    Blue Print  Sistem restrukturisasi UKM dan UMKM-K pasca bencana. 2.    Tinjauan kritis sistem restrukturisasi UKM dan UMKM-K pasca bencana. 3.    Infrastuktur dan manajemen kelembagaan bencana di daerah 4.    Studi kasus 5.    Kunjungan lapangan PESERTA 1.  Dinas Perekonomian dan

DIKLAT TEKNIS  MAKSIMALISASI APLIKASI MANAJEMEN RISIKO INTERNATIONAL BEST PRACTICES (BASEL 2) SEBAGAI ALTERNATIF PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH DALAM PENYALURAN KUR

TUJUAN  1.     Memberikan peserta pengetahuan tentang alur pendanaan KUR 2.     Memberikan peserta pengetahuan tentang dasar-dasar hukum penyaluran KUR 3.     Memberikan peserta gambaran yang jelas tentang model-model UMKM-K MATERI  1. Perkembangan UKM-K di Indonesia  2. Dasar Hukum & Kebijakan Pemerintah dalam

DIKLAT IMPLEMENTASI KONSEP DAN APLIKASI TATA KELOLA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)

TUJUAN Peserta pada kegiatan ini diharapkan mendapatkan : 1. Kemampuan teknis dalam menyerap aspirasi anggota dan  membuat program kerja yang aplikatif. 2. Kemapuan teknis guna meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah daerah. 3. Kemampuan memberikan inspirasi perubahan dan memotivasi koperasi – koperasi

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi pemerintah daerah, khususnya dalam bidang kepegawaian maka dibutuhkan pejabat yang mampu menyusun administrasi kepegawaian secara benar sehingga penempatan personil sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuannya. Administrasi kepegawaian pada hakikatnya melakukan dua fungsi yaitu

PERMENDAGRI NO. 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

PENDAHULUAN Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, perlu mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antar pusat dan daerah serta antar daerah, melalui penyusunan,pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah sebagaimana